Asuransi syariah pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip syariah yang mengatur perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dengan mempertimbangkan keadilan dan ketentuan syariah. Perjanjian dalam asuransi syariah lebih dikenal dengan sebutan akad. Akad dalam asuransi syariah lebih mengedepankan prinsip Takafuli, di mana konsep ini menekankan tolong-menolong atau saling berbagi risiko di antara peserta asuransi (sharing of risk).

Sementara itu, kontrak atau perjanjian dalam asuransi konvensional lebih bersifat komersial dan sering kali mengandalkan perjanjian berdasarkan hukum kontrak konvensional. Biasanya, asuransi konvensional melibatkan pihak yang mengalihkan risiko mereka kepada perusahaan asuransi dalam pertukaran atas pembayaran premi.

Asuransi syariah memiliki karakteristik di mana dana (tabarru’) yang digunakan untuk manfaat asuransi bukan milik perusahaan asuransi, namun dimiliki bersama oleh para peserta asuransi. Keuntungan dan kerugian atas pengelolaannya kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Jadi, bila salah satu peserta mengalami risiko, dana tabarru'-lah yang digunakan untuk membantu menanggung risiko tersebut yang akan dikelola oleh pengelola.

Di sisi lain, dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransi memiliki kepemilikan penuh atas dana yang diterima sebagai premi dari peserta asuransi. Segala keuntungan yang dihasilkan dari investasi dana tersebut menjadi hak eksklusif perusahaan asuransi.

Dalam asuransi syariah, surplus underwriting dapat dibagi antara peserta dan perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan antara kedua belah pihak. Berbeda dengan asuransi konvensional, di mana surplus underwriting biasanya menjadi milik penuh perusahaan asuransi tanpa adanya pembagian kepada peserta asuransi.

Asuransi syariah diawasi oleh perwakilan Dewan Syariah Nasional (DSN) - MUI yang ditempatkan di perusahaan sebagai Dewan Pengawas Syariah, bertugas memastikan aktivitas perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta memberikan fatwa terkait kehalalan produk dan proses operasional. Sementara itu, asuransi konvensional umumnya diawasi oleh Dewan Komisaris. Dengan demikian, keduanya memiliki struktur pengawasan yang berbeda sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari masing-masing jenis asuransi.

Transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah memiliki implikasi yang berbeda antara asuransi syariah dan konvensional. Dalam asuransi syariah, transaksi yang melanggar prinsip-prinsip syariah seperti transaksi ribawi, risywah (suap), maysir (untung-untungan), dan gharar (ketidakpastian berlebihan) tidak diperbolehkan. Sebaliknya, asuransi konvensional tidak menerapkan diantara larangan keuangan prinsip syariah tersebut.

Asuransi syariah dianggap halal karena mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam yang melarang riba dan unsur-unsur haram lainnya, sehingga produk dan prosesnya dianggap sesuai dengan ajaran agama. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/IV/2001 menyatakan bahwa asuransi syariah termasuk dalam kategori halal.